Menapaki JalanTerjal Penegakkan HakAsasi Manusia di Indonesia

LEMBAR KERJA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Kelompok : I Gusti Ngurah rai

Anggota :

o   Agam Nizar Dwi            (X Reg IPA 4/ 01)

o   Arinda Puspita Sari       (X Reg IPA 4/ 06)

o   Linggar Palupi               (X Reg IPA 4/ 21)

o   M.fatkhu Rizqi               (X Reg IPA 4/ 23)

o   Prastitan Aji                  (X Reg IPA 4/ 32)

o   Wiwik Kurniawati         (X Reg IPA 4/ 40)

2014-2015

Tinjauan Mata Pembelajaran      

                                             i

          Allhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi Rahmat dan Hidayah nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Modul 1 dengan judul “ Menapaki Jalan Terjal Penegakkan HAM di Indonesia”.
Dengan disusunnya modul ini diharapkan peserta didik dapat mengetahui tentang proses penegakkan HAM yang di lakukan bangsa Indonesia dan beberapa contoh kasus-kasus pelanggaran HAM. Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap modul ini .

Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi peserta didik  maupun kami.
Tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya tentang modul ini
Dengan segala kerendahan hati saya berharap para peserta didik dapat memberikan saran maupun kritik, guna meningkatkan pembuatan Modul selanjutnya.

Selamat Belajar

Modul 1
Peta Konsep…………………………………………………………………………………………. ii

BAB I

Menapaki JalanTerjal Penegakkan HakAsasi Manusia di  Indonesia

PETA PEMBELAJARAN

Menapaki Jalan Terjal Penegakkan  HAM di Indonesia

Praktek Pembelajaraan

SUB BAB A

Kasus- kasus  Pelanggaran HAM

Kegiatan  Pembelajaraan

Contoh kasus Pelanggaran HAM

Kegiatan  Pembelajaraan

SUB BAB B

KegiatanPembelajaran;mengumpulkan informasi,Mengasosiasidan Mengkomunikasikkan

SUB BAB C

Upaya Penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kegiatan Pembelajaran

KegiatanPembelajaran;Mengumpulkan Informasi,Mengasosiasidan Mengkomunikasikkan

 

Kegiatan Belajar……………………………………………………….. iii                                                                   

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
Memahami,menerapkan,            dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, danmetakognitif berdasarkan            rasa ingin  tahunya  tentang ilmu         pengetahuan, teknologi,seni,budaya, dan  humaniora  dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan,kenegaraan, dan  peradaban  terkait penyebabfenomenadan kejadian dalam bidang kerjayangspesifikuntuk memecahkan masalah.	3.1 Menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka pelindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM	3.1.1 Memahami kasus pelanggaran hak asasi manusia 3.1.2 Menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia 3.1.3 Menganalis upaya penegakkan hak asasi manusia

Pembahasan Peta Konsep…………………………………………………………………….. iv

Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu, bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik secara perorangan ataupun kelompok.
Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :
a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :

1.                 Pembunuhan masal (genisida)

2.                 Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan

3.                 Penyiksaan

4.                 Penghilangan orang secara paksa

5.                 Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis

b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :

1.                 Pemukulan

2.                 Penganiayaan

3.                 Pencemaran nama baik

4.                 Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya

5.                 Menghilangkan nyawa orang lain

Setiap manusia selalu memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik, dan keinginan berbuat jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti membunuh, merampas harta milik orang lain,menjarahdanlain-lain.
Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antar warga masyarakat.Namun, yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat.
Apabila dilihat dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada beberapa peristiiwa besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan mendapat perhatian yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, seperti :

Bom Bali I ( 12 Oktober 2002

Bom Bali terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002 di kota kecamatan Kuta di pulau Bali, Indonesia, mengorbankan 202 orang dan mencederakan 209 yang lain, kebanyakan merupakan wisatawan asing. Peristiwa ini sering dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.

Beberapa orang Indonesia telah dijatuhi hukuman mati karena peranan mereka dalam pengeboman tersebut. Abu Bakar Baashir, yang diduga sebagai salah satu yang terlibat dalam memimpin pengeboman ini, dinyatakan tidak bersalah pada Maret 2005 atas konspirasi serangan bom ini, dan hanya divonis atas pelanggaran keimigrasian

Tragedi Semanggi

Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil.Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh jakarta serta menyebabkan 217 korban luka - luka.

Jumlah masyarakat dan mahasiswa yang bergabung diperkirakan puluhan ribu orang dan sekitar jam 3 sore kendaraan lapis baja bergerak untuk membubarkan massa membuat masyarakat melarikan diri, sementara mahasiswa mencoba bertahan namun saat itu juga terjadilah penembakan membabibuta oleh aparat ketika ribuan mahasiswa sedang duduk di jalan. Saat itu juga beberapa mahasiswa tertembak dan meninggal seketika di jalan.Salah satunya adalah Teddy Wardhani Kusuma, mahasiswa Institut Teknologi Indonesia yang merupakan korban meninggal pertama di hari itu.

Mahasiswa terpaksa lari ke kampus Universitas Atma Jaya untuk berlindung dan merawat kawan-kawan seklaligus masyarakat yang terluka. Korban kedua penembakan oleh aparat adalah Wawan, yang nama lengkapnya adalah Bernardus Realino Norma Irmawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma Jaya, Jakarta, tertembak di dadanya dari arah depan saat ingin menolong rekannya yang terluka di pelataran parkir kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta[2]. Mulai dari jam 3 sore itu sampai pagi hari sekitar jam 2 pagi terus terjadi penembakan terhadap mahasiswa di kawasan Semanggi dan penembakan ke dalam kampus Atma Jaya.

Semakin banyak korban berjatuhan baik yang meninggal tertembak maupun terluka.Gelombang mahasiswa dan masyarakat yang ingin bergabung terus berdatangan dan disambut dengan peluru dan gas airmata.Sangat dahsyatnya peristiwa itu sehingga jumlah korban yang meninggal mencapai 17 orang. Korban lain yang meninggal dunia adalah: Sigit Prasetyo (YAI), Heru Sudibyo (Universitas Terbuka), Engkus Kusnadi (Universitas Jakarta), Muzammil Joko (Universitas Indonesia), Uga Usmana, Abdullah/Donit, Agus Setiana, Budiono, Doni Effendi, Rinanto, Sidik, Kristian Nikijulong, Sidik, Hadi.

Jumlah korban yang didata oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan berjumlah 17 orang korban, yang terdiri dari 6 orang mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta, 2 orang pelajar SMA, 2 orang anggota aparat keamanan dari POLRI, seorang anggota Satpam Hero Swalayan, 4 orang anggota Pam Swakarsa dan 3 orang warga masyarakat. Sementara 456 korban mengalami luka-luka, sebagian besar akibat tembakan senjata api dan pukulan benda keras, tajam/tumpul. Mereka ini terdiri dari mahasiswa, pelajar, wartawan, aparat keamanan dan anggota masyarakat lainnya dari berbagai latar belakang dan usia, termasuk Ayu Ratna Sari, seorang anak kecil berusia 6 tahun, terkena peluru nyasar di kepala.

Pada 24 September 1999, untuk yang kesekian kalinya tentara melakukan tindak kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa.

Kala itu adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB) yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer.Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UU PKB.

Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Yun Hap meninggal dengan luka tembak di depan Universitas Atma Jaya.

Kasus Marsinah

Marsinah (10 April 1969?–Mei 1993) adalah seorang aktivis dan buruh pabrik PT. Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama tiga hari. Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong Kecamatan Wilangan Nganjuk, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat.

Dua orang yang terlibat dalam otopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah, Haryono (pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk) dan Prof. Dr. Haroen Atmodirono (Kepala Bagian Forensik RSUD Dr. Soetomo Surabaya), menyimpulkan, Marsinah tewas akibat penganiayaan berat.

Marsinah memperoleh Penghargaan Yap Thiam Hien pada tahun yang sama.

Kasus ini menjadi catatan ILO (Organisasi Buruh Internasional), dikenal sebagai kasus 1713.

Awal tahun 1993, Gubernur KDH TK I Jawa Timur mengeluarkan surat edaran No. 50/Th. 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Himbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan, namun di sisi pengusaha berarti tambahannya beban pengeluaran perusahaan.Pada pertengahan April 1993, Karyawan PT. Catur Putera Surya (PT. CPS) Porong membahas Surat Edaran tersebut dengan resah. Akhirnya, karyawan PT. CPS memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei 1993 menuntut kenaikan upah dari Rp 1700 menjadi Rp 2250.

Marsinah adalah salah seorang karyawati PT. Catur Putera Perkasa yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsinah dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggul Angin Sidoarjo.

3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja.Komando Rayon Militer (Koramil) setempat turun tangan mencegah aksi buruh.

4 Mei 1993, para buruh mogok total mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp 1.700 per hari menjadi Rp 2.250. Tunjangan tetap Rp 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen.

Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-perundingan.Marsinah menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan.

Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo.Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS.Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja.Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim.Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap.

Mulai tanggal 6,7,8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993.

Tanggal 30 September 1993 telah dibentuk Tim Terpadu Bakorstanasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah.Sebagai penanggung jawab Tim Terpadu adalah Kapolda Jatim dengan Dan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim dan beranggotakan penyidik/penyelidik Polda Jatim serta Den Intel Brawijaya.

Delapan petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari selaku Kepala Personalia PT CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap, mengalami siksaan fisik maupun mental selama diinterogasi di sebuah tempat yang kemudian diketahui sebagai Kodam V Brawijaya. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah.Pemilik PT CPS, Yudi Susanto, juga termasuk salah satu yang ditangkap.

Baru 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah.Pengacara Yudi Susanto, Trimoelja D. Soerjadi, mengungkap adanya rekayasa oknum aparat kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah.

Secara resmi, Tim Terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Marsinah.Salah seorang dari 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah Anggota TNI.

Hasil penyidikan polisi ketika menyebutkan, Suprapto (pekerja di bagian kontrol CPS) menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah. Dia dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya.Setelah tiga hari Marsinah disekap, Suwono (satpam CPS) mengeksekusinya.

Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar empat hingga 12 tahun, namun mereka naik banding ke Pengadilan Tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (bebas murni). Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah "direkayasa".

Selain kasusu-kasus besar diatas, terjadi juga pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti dilingkungan keluarga, dilingkungan sekolah atau pun dilingkungan masyarakat.
Contoh kasus pelanggaran HAM dilingkungan keluarga antara lain:

1.                 Orang tua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya (tentang      masuk            sekolah, memilih pekerjaan, dipaksa untuk bekerja, memilih jodoh).

2.                 Orang tua menyiksa/menganiaya/membunuh anaknya sendiri.

3.                 Anak melawan/menganiaya/membunuh saudaranya atau orang tuanya sendiri.

Majikan dan atau anggota keluarga memperlakukan pembantunya sewenang-wenang dirumah.

Contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah antara lain :

1.                 Guru membeda-bedakan siswanya di sekolah(berdasarkan kepintaran,    kekayaan, atau perilakunya).

2.                 Guru memberikan sanksi atau hukuman kepada siswanya secara fisik (dijewer, dicubit, ditendang, disetrap di depan kelas atau dijemur di tengah lapangan).

3.                 Siswa mengejek/menghina siswa yang lain.

4.                 Siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain.

5.                 Siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolahnya ataupun dengan siswa dari sekolah yang lain.

6.                  

Contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat antara lain :

1.                 Pertikaian antarkelompok/antargeng, atau antarsuku(konflik sosial).

2.                 Perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang pencuri atau anggota masyarakat yang tertangkap basah melakukan perbuatan asusila.

Merusak sarana/fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan kebijakan yang ada.

UPAYA PENEGAKAN HAM

Upaya Penegakan HAM Oleh Masyarakat

          Keberhasilan perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga HAM, dan kita sebagai warga masyarakat.sebagai anggota masyarakat dapat mendukung dan menghargai upaya perlindungan HAM dengan ikut berpartisipasi yang di lakukan dengan cara sebagai berikut.

1)     Menyampaikan laporan terjadi pelanggaran HAM kepada KOMNAS HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM

2)     Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaiatan dengan HAM kepada KOMNAS HAM dan atau lembaga lain yang relevan

3)    Dengan cara sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM melaksanakan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM

                               

Upaya Penegakan HAM Oleh Siswa

1)       Mengajar teman kepada kebaikan

2)       Mengendalian diri untuk tidak melakukan pelanggaran HAM

3)       Menasehati teman yang melakukan kesalahan

4)       Melerai teman yang melakukan perkelahian

5)       Melindungi teman yang dianiaya

Upaya Penegakan HAM Oleh Pemerintah

          Perlindungan HAM yang di maksud adalah pembelaan terhadap HAM, artinya pemerintah harus menjaga agar HAM tidak di langgar oleh orang lain.Pemerintah telah melakukan upaya perlindungan HAM dengan cara sebagai berikut

1)      Memasukkan HAM ke dalam berbagai perundang-undangan nasional sesuai yang tercantum dalam instrument nasional. Dengan demikian. Eksistensi HAM di dalam sistem hukum, politik, maupun ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat.

2)      Meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM internasional, yang berarti perjanjian itu masuk dan berlaku sebagai hukum (positif) nasional.

3)      Memberdayakan masyarakat terhadap masalah HAM dengan mengadakan sosialisasi sehingga HAM menjadi bagian dari setiap individu warga Negara Indonesia

           

Hambatan

       Masalah HAM masih saja di bicarakan, karena masih banyak pelanggaran atau kepalsuan. Masalah HAM memang masalah kemanusiaan berarti terkait dengan upaya, tidak saja pengakuan harkat kemanusiaan tetapi yang lebih penting sejauh mana harkat kemanusiaanyang dimiliki setiap orang dapat dimiliki oleh setiap individu tanpa beda. Upaya penegakan HAM di Indonesia, masih banyak hambatan-hambatan yang di hadapi antara  lain sebagai berikut:

  Rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi baik mengenai dirinya maupun pihak lain.

  Belum optimalnya kemampuan para hakim di peradilan HAM ad hoc.

  Keterbatasan kemampuan pengetahuan masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM.

  Masalah hakim,ternyata tidak begitu mudah menentukan para calon hakim ad hoc diluar hakim karir, meskipun sampai sekarang sudah begitu lantang orang berbicara tentang pelanggaran HAM dan banyak pelatihan dan penanaman HAM. LSM HAM pun ternyata tak banyak yang tersrdia. Banyak tokoh-tokoh HAM yang terikat oleh tugas dilembaga lain.

  Sulitnya mencari Jaksa sebagai penuntut umum sebab hanya orang yang berpengalaman penuntut saja yang diangkut atau kata lainnya sifatnya tertutup.

  Masalah pembahasan acara peradilan yang belum tuntas, masih tersisa pertanyaan banding dan langsung saja dari peradilan tingkat pertama langsung ke MA.

Tantangan

Dalam menegakkan HAM, selain hambatan masih banyak tantangan yang di hadapi antara lain sebagai berikut:

  Dengan disahkannya UU no 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ditegaskan bahwa pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi sebelum UU No 26 disahkan tidak dapat diadili berdasarkan prinsip hak asasi manusia, sehingga peristiwa pelanggaran HAM yang besar tidak mungkin lagi dapat diselesaikan berdasarkan peradilan HAM ad hoc, misalnya;

1)      Kasus penembakan mahasiswa Trisakti pada bulan Mei 1998

2)      Pembantaian warga muslim Tanjung Priuk pada bulan 1994

3)      Kasus Pembantai di Ambon dan di Poso tahun 1997

  Dengan adanya amandemen UUD 45 Pasal 28 tentang larangan hukum berlaku surut memungkinkan para tersangka luput dari proses hukum acara,akan sangat tidak adil hukum itu.

  Asas mengatur bahwa orang yang telah dihukum oleh pengadilan HAM tidak dapat lagi dituntut oleh pengadilan pidana biasa. Namun keterbatasan lingkup pengadilan HAM yang haknya sebatas padagenosida (pembantaian masal) dan kejahatan melawan kemanusiaan, mengakibatkan ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi.

Dilingkungan keluarga:

1) Tidak pilih-pilih kasih terhadap anak
2) Mengharagai pendapat satu sama lain antar keluarga
3) Saling menghormati

Upaya di lingkungan bangsa dan bernegara

Aktif dalam organisasi yang bergerak dibidang penegakkan HAM

Melaporkan setiap pelanggaran HAM kepada pihak yang berwajib

contoh kasus penegakan ham

Kasus pelanggaran HAM dapat terjadi di lingkungan apa saja, termasuk di lingkungan sekolah. Sebagai tindakan pencegahan maka di lingkungan sekolah antara lain perlu dikembangkan sikap dan perilaku jujur, saling menghormati, persaudaraan dan menghindarkan dari berbagai kebiasaan melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan tercela yang lain. Misalnya, dengan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang sangat mulia.Sebagai contoh masyarakat Sulawesi Selatan menganut budaya “Siriq”. Budaya ini mengedepankan sikap sipakatau atau saling menghormati serta malu berbuat tidak wajar di depan umum. Kalian baca kasus berikut Contoh lain tentang pelanggaranHAM dan bagaimana upaya penegakannya, kalian dapat melihat pada Tabel 2.

Upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM tergantung pada apakah pelanggaran HAM itu masuk kategori berat atau bukan.Apabila berat, maka penyelesaiannya melalui Peradilan HAM, namun apabila pelanggaran HAM bukan berat melalui Peradilan Umum.Kita sebagai manusia dan sekaligus sebagai warga negara yang baik, bila melihat atau mendengar terjadinya pelanggaran HAM sudah seharusnya memiliki kepedulian.Meskipun pelanggaran itu tidak mengenai diri kalian atau keluarga kalian.Kita sebagai sesama anak bangsa harus peduli terhadap korban pelanggaran HAM atas sesamanya.Baik korban itu anak, wanita, laki – laki, berbeda agama, suku dan daerah semua itu saudara kita. Saudara kita di Merauke – Papua menyatakan “IZAKOD BEKAI IZAKOD KAI” (satu hati satu tujuan) .

Kepedulian kita terhadap penegakan HAM merupakan amanah dari nilai Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab yang sama – sama kita junjung tinggi, karena akan dapat menghantarkan sebagai bangsa yang beradab. Oleh karena itu sikap tidak peduli harus dihindari.

Tabel 2. Kasus Pelanggaran dan Penyelesaiannya

No.	Nama Kasus	Tahun	Jumlah Korban	Konteks	Penyelesaian
1	Peristiwa Tanjung Priok	1984	74	Penekanan (represi) terhadap massa yang berdemonstrasimenolak asas tunggal Pancasila di Jakarta	Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta, tahun 2003 – 2004.
2	Penculikan Aktivis 1998	1998	23	Penculikan dan penghilangan paksa bagi aktivis prodemokrasi oleh TNI	Pengadilan militer bagi pelaku (Tim Mawar) dan Dewan Kehormatan Perwira bagi beberapa jenderal.
3	Darurat Militer I dan II	2003-2004	1326	Kegagalan perundingan damai antara RI dan GAM direspon dengan kebijakan darurat militer	Sejumlah anggota TNI dihukum, dan statusnya diturunkan menjadi darurat sipil.

Latihan………………………………………………………………………………………………….. v

1.     Apakah yang disebut dengan pelanggraan HAM secara “genosida”?

2.     Apakah Upaya yang di lakukan oleh negara Indonesia dalam menegakkan Hak Asasi Manusia?

3.     Sebutkan beberapa contoh pelanggaran HAM di sekitar rumah mu ?

4.     Dampak apa saja yang diterima korban pelanggaran HAM ?

5.     Hak Asasi Manusia di lindungi oleh negara yang terdapat Undang – undang dasar 1945 dalam pasal ?

Rangkuman ……………………………………………………………………………………….. vi

Artikel Terkait

Menapaki JalanTerjal Penegakkan HakAsasi Manusia di Indonesia

4/ 5

Oleh Unknown

Unknown 06:16 1 Komentar